Pekanbaru, Rabu (23/4/2019) – Workshop Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan di Ruang Bertuah III Hotel Pangeran Pekanbaru. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi Riau, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi Riau, Bapak H.Ahmad Syah Harrofie. Dalam sambutannya beliau menyampaikan arahan Gubernur Riau. Adapun arahan yang disampaikan mencakup beberapa hal, antara lain : Setiap OPD diharapkan memiliki unit pengelolaan pengaduan; menindaklanjuti pengaduan langsung maupun tidak langsung;  Pimpinan OPD diharapkan memberikan perhatian terhadap pengelolaan pengaduan dan peningkatan kapasitas petugas pengelola pengaduan.

Workshop Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi diisi dengan beberapa paparan dari satake holder terkait yakni :

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Adapun materi yang disampaikan diantaranya :

1. Pengenalan mengenai Ombudsman RI.
2. Dasar peraturan perundang-undangan pelaksanaanpengelolaan pengaduan.
3. Jenis-jenis pengaduan langsung dan tidaklangsung.
4. Pentingnya pelaksanaan pengelolaan pengaduan.
5. Alur persiapan pembentukan pengelolaanpengaduan.
6. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PublikNasional (SP4N).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau. Materi yang disampaikan di antaranya :

1. Pengenalan mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
2. Alur kerja sistem LAPOR!.
3. Perkembangan sistem LAPOR!.
4. Pemanfaatan LAPOR! di Provinsi Riau.
5. Penjelasan terkait peraturan daerah mengenai fasilitasi pengelolaan pengaduan.

Direktur Utama RSUD Arifin Achmad, menyampaikan :

1. Penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat.
2. Penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan pengaduan RSUD Arifin Achmad.
3. Pemaparan salah satu contoh penanganan laporan pasien yang merasa diberikan obat tidak sesuai dengan resep dokter.

Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan :

1. Penjelasan mengenai unit pengaduan yang dapat dibentuk berdasarkan SK Kepala OPD.
2. Penjelasan mengenai pengelolaan pengaduan “one hour service” oleh DPMPTSP Provinsi Riau.
3. Penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan indeks kepuasan masyarakat

Workshop Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Riau menghasilkan rekomendasi yang menjadi kesepakatan bersama, yakni :

1. Membentuk dan/atau memperkuat unit pengelolaan pengaduan pada semua OPD Pemerintah Provinsi Riau dengan memprioritaskan pada OPD tertentu.
2. Penetapan peraturan yang mengatur pengelolaan pengaduan.
3. Penyediaan anggaran yang memadai melalui APBD Provinsi untuk pengelolaan pengaduan.
4. Penetapan SK pelaksana pengelolaan pengaduan.
5. Mempersiapkan SOP/ petunjuk teknis pengelolaan pengaduan.
6. Mempersiapkan sarana pengelolaan pengaduan.
7. Meningkatkan kapasitas pejabat/pegawai pengelola pengaduan secara periodik.
8. Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan.
9. Mengintegrasikan unit pengaduan yang sudah ada ke SP4N.
10. Monitoring rutin/berkala Ombudsman RI dan Pembina Penyelenggara Pelayanan Publik