PEKANBARU - Pada tanggal 25 Agustus 2016, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau ( BPMPD ) Menggelar Kegiatan  Focus Group Discussion (FGD)  Pengembangan Potensi Investasi Daerah se-Provinsi Riau Tahun 2016, bertempat di Hotel Grand Elite Pekanbaru.  FGD 2016 di buka oleh staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan Bpk. Arlisman Agus dan di hadiri oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, Drs. Ismaili Fauzi, Direktur Perencana Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam BKPM Bpk. Hanung Harimba Rachman, Ketua Prodi Magister Manajemen Agribisnis Pasca Sarjana Universitas Islam Riau bpk. Azharuddin M. Amin, Instansi penanaman modal kab/kota se-provinsi Riau, instansi perkebunan dan kehutanan kab/kota dan pejabat eselon 3 & 4 BPMPD Prov.Riau. Dengan pembahasan terhadap "Pengembangan Industri Hilir Kelapa Dalam Rangka Mendorong Percepatan Hilirisasi Agrobisnis Produk Perkebunan Kelapa"

Setelah mendapat masukan dari beberapa narasumber dan melalui pembahasan berbagai usulan dan masukan dari peserta diskusi maka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Potensi Investasi Daerah se-Provinsi Riau Tahun 2016 ini menghasilkan rumusan yaitu :

1.    Beberapa faktor Kekuatan pengembangan industri hilir kelapa di Provinsi Riau adalah :

a.  Perkebunan kelapa di Riau memiliki potensi yang sangat besar dengan luas lahan kelapa dalam sebesar 467.245 Ha dan Kelapa Hibrida 34.203 Ha dengan persebaran terutama diwilayah pesisir Indragiri Hilir 391.884 Ha, Kepulauan Meranti 31.453 Ha dan Bengkalis 12.531 Ha.

b.  Total produksi minyak kelapa rata-rata pertahun 3,74 juta metric ton/tahun.

c.  Kabupaten potensial untuk pengembangan industri hilir kelapa yaitu Indragiri Hiir (Kuala enok;guntung;pulau sambu), Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis.

2.    Beberapa faktor yang menjadi kendala pengembangan industri hilir kelapa di Provinsi Riau adalah:

a.  Efesiensi dan produktivitas dalam negeri yang masih rendah.

b.  Teknologi pengembangan industri hilirisasi kelapa masih belum mutakhir.

c.  Infrastruktur pendukung yang kurang memadai seperti listrik, jalan, air, dll.

d.  Kawasan Industri yang ada di Provinsi Riau belum  dikelola secara baik.

3.    Saran untuk mendorong pengembangan industri hilir kelapa di Provinsi Riau kedepan adalah :

a.  Dorongan dari seluruh stake holder kepada Menteri Pertanian untuk menerbitkan keputusan menteri tentang pengaturan penetapan harga kelapa produksi petani.

b.  Perlu peningkatan efisiensi dan produktivitas industri hilir kelapa dalam negeri.

c.  Perlu peningkatan infrastruktur pendukung di Provinsi Riau, agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih efisien dan low cost